uu 10 tahun 2016. 2016/NO. uu 10 tahun 2016

Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. Dec. UU 2023. 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dilaksanakan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut: 1. Calon bupati dan calon walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksiUndang-undang (UU) No. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Tahun 1956 UU No. Menanggapi permohonan Pemohon (8/3. JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (). 10 Tahun 2016, ini adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Tindak pidana ini diakui sebagai. Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan. Menurutnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu produk penanganan pelanggaran administrasi berupa putusan yang bersifat final dan mengikat merupakan kewenangan besar yang tak dipunya lembaga lainnya. 10 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang MATERI. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 1. Pengertian politik uang dirumuskan dalam UU No. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. 10 Tahun 2016 -60 - ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 40 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. Katalog Produk. Berlaku: 07 Januari 2016; Sembunyikan / 0. 10 Tahun 1994) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. . 2. Tajuk Entri Utama. Kirim Masukan Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. Judul. UU No. 2. go. UU ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016 dan bertentangan dengan UUD NRI dan tidak memiliki kekuatan. 2015/NO. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016. Perspektif UU 10 th 2016. 10 TAHUN 2016 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 . Jenis: Undang-Undang: Nomor: 10: Tahun: 2016: Tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ABSTRAK: a. Perubahan. Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tito mengatakan, rencana revisi UU Pilkada baru akan dilakukan setelah Pilkada 2024. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. mohonan Pengujian Atas Pasal 7 ayat (2) huruf g UU . 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. PM 84 TAHUN 2016 29 Jun 2016: Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian: 2016: Keputusan Menteri: KP 381 Tahun 2016 10 Jun 2016: Komite Pengawas (Oversight Committee) Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light. 1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan. Tahun : 2020. Detail Peraturan; Judul: PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK: Nomor: 10: Tahun: 2012: Jenis:. NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,. Pokok Perkara : Ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena norma10: Tahun: 2016: Tentang: Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 01 Juli 2016: Tanggal Diundangkan:2016. Indonesia, Mahkamah Agung. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. Undang-undang (UU) No. Bahkan yang dikenai sanksi tidak hanya pemberi, tetapi penerima juga," tegasnya. Undang-undang ini mencabut: Pasal 37A UU No 10 Tahun 1998; Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) UU No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Peraturan Perundang-undangan. 2006. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-UndangTanggal Ditetapkan. UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. Lampiran . Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undangundang. 8/2015, UU No. Undang-undang (UU) NO. Judul. Detail Download. . 43 Tahun 2007; UU No. 03/2016PMK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; * PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DASAR HUKUM: UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tentang Perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. UU; PERPPU; PP; PERPRES; PERMEN; PERMENKUMHAM;. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral - 3 – NO JUDUL POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURANUU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015 di Jakarta mulai berlaku. 4635, LL SETNEG : 18 HLM. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Download Free PDF View PDF. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan. 10 TAHUN 2016 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 . Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. 10/2016, dan terakhir UU No. TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS . Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. 8 Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjamin hak dan kesempatan untuk penyandang disabilitas . Peraturan terkait politik uang dan mahar politik yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Walikota ataupun Bupati. 6 Tahun 2009; Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69. Peraturan Mahkamah Agung. 79, TLN No. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang aturan. Unduh. 10 Tahun 2016 pada pasal 157 ayat (1), (2), (3), tersebut memberi mandat soal pembentukan badan peradilan khusus sampai maksimal pelaksanaan pemilihan serentak nasional (Piltaknas) pada tahun 2024, jika dalam jangka waktu tersebut belum terbentuk. Sebagai sebuah kompilasi, mungkin masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. 06/2007 tentang Tata Cara. Nomor/Tahun. 5698, LL. 03/2016. No. 2011/No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. Rp195. Download Attachments File Downloads UU Pilkada Dalam Satu Naskah 1607. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik Tahun 2016 Peraturan Menteri PDF Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Gedung Ditjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jenis: UNDANG-UNDANG Singkatan Jenis: Uu: Nomor: 8: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 15 April 2016: Tanggal Diundangkannomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang:Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,. Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, lanjutnya, telah melalui tahap klarifikasi dan kajian untuk memastikan kebenaran formil maupun materiil atas objek pelanggaran adminitrasi terpenuhi. 10. 13/2016. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)UU No. 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta untuk Sementara Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PPP dan PAN, terakhir Gerindra tidak ingin merevisi, melainkan tetap merujuk pada UU No. Disahkan di Jakarta. nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang:Hubungan Antar Peraturan. Inisiatifnews. Dalam hal penghasilan Tahun 2015 Tn B tidak melebihi PTKP, Tn B dapat memilih untuk tidak menggunakan haknya atas pengampunan pajak dan tidak dikenakan ketentuan Pasal 18 PMK 118/PMK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kejelasan bagi Pengawas Pemilihan terkait pemaknaan Pasal 70 dan Pasal 71 dalam. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU ' 06-04-2023 Selengkapnya. UU No. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang “UU No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 1. ABSTRAK PERATURAN. Undang- Undang No 10 Tahun 2016. Rabu, 20 Nov 2019, 11:38:28 WIB, 171043 View Administrator, Kategori : Bawaslu Kabupaten. 10 Tahun 2016 -60 - ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. UU No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan. 000 jiwa 6,5% Sampai dengan 250. 2016 uu no. atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 19 Tahun 2016: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Lokataru menilai, ketentuan penunjukan atau pengangkatan penjabat kepala daerah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9), penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada, telah memberikan kekuasaan yang sangat. Government & Nonprofit. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. mencabut: 1. Baca juga:. Bengkuluprov – Sebagai bagian upaya pencegahan dini guna antisipasi potensi terjadinya pelanggaran oleh kepala daerah, pejabat negara maupun pejabat daerah dalam kewenangannya, Badan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023. 2006/NO. Sebagaimana Pemilu, Pilkada juga masih dengan pengaturan teknis dan menakisme masih sama seperti Pilkada sebelumnya yaitu berdasar pada ketentuan UU. Perubahan-perubahan mendasar dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. CATATAN: Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 10. H. Tito mengatakan, rencana revisi UU Pilkada baru akan dilakukan setelah Pilkada 2024 dilaksanakan, bukan sebelum dilaksanakan. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8. Download Now. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. 10 Tahun 1995 Tentang. 32 halaman. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Government & Nonprofit. pdf: 17 : 2016 : Perempuan dan Anak : UU Nomor 17 Tahun 2016Undang-undang (UU) No. UU: You cannot overwrite this file. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 UU No 6 Drt. NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 14. 12 Tahun 2011; UU No. a. Diagram Undang -undang Pemilihan UU I Tahun 2015 UU 8 Tahun 2015 UU 10 Tahun 2016 Penulis: Ferdy Sambo Faisal Dahlan Penerbit: CV. “Kita konsisten kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. Daftar Isi. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :. U. E. Hal ini berbeda dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang berupa putusan yang final dan mengikat. Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja. Perma. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. UU No. 2014/No. Dalam putusan perkara yang dimohonkan Teman Ahok tersebut, Mahkamah menyatakan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016. 2006. bahwa guna menyempurnakan proses penatausahaan dan pengurusan Hibah sesuai dengan. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Kami dari Kemendagri berpendapat, pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024,” ujarnya. com - Satu tahun lalu, tepatnya pada 1 Okober 2022, momen kelam sepak bola Tanah Air terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK. Putusan No. LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dilaksanakan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kategori. Indonesia.